Oleh H. Aldi Yunaldi, SH,. M.Si | Penulis adalah Ketua Umum Warga Padang Cinta Damai (WPCD) Sumbar
Program 100 hari kerja kepala daerah adalah kata-kata yang akrab di telinga masyarakat.
Gagasan ini telah diadopsi di banyak negara dan daerah sebagai cara untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi janji-janji politik mereka selama kampanye.
Sebenarnya, wacana program 100 hari kerja ini dimulai saat FD Roosevelt dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1933. Saat itu, Roosevelt mencanangkan program 100 hari untuk membawa AS keluar dari kondisi depresi ekonomi.
Di Indonesia, beberapa kepala daerah juga berhasil memanfaatkan 100 hari pertama mereka untuk menciptakan perubahan signifikan, seperti perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, layanan publik dan sebagainya.
Semangat ini pula yang diusung oleh Walikota Padang Fadly Amran dan Wakil Walikota Padang Maigus Nasir (Fadly-Maigus) yang ingin memastikan sejak awal pemerintahan mereka, masyarakat sudah merasakan dampak nyata dari program- program yang telah dirancang.
Hari ini (Jumat, 30 Maret 2025), Fadly Amran dan Maigus Nasir genap memimpin Kota Padang 100 hari. Fadly-Maigus dilantik pada 20 Februari 2025, sebagai Walikota Padang dan Wakil Walikota Padang. Saat itu pula keduanya resmi menjadi pemimpin bagi seluruh warga Kota Padang bukan saja warga yang memilih mereka. Dalam konteks negara demokrasi, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melayani seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Ini sesuai prinsip yaitu pemerintahan adalah representasi dari kehendak rakyat secara keseluruhan.
Salah satunya memastikan program unggulan (progul) berjalan baik dan direalisasikan.
Dan mengejutkan, tepat tiga hari setelah dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, program "Dokter Warga" yang menjadi aktivasi progul kelima "Padang Siaga" dari sembilan progul sudah terlaksana. Padahal saat itu Fadly Amran sedang menjalani retret "Pembekalan Kepala Daerah 2025" di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Fadly ketika itu menyebut dirinya bersama Wawako Maigus Nasir tidak lagi berbicara tentang penyesuaian dan perkenalan lagi melainkan langsung aksi. Kok bisa? Ternyata Fadly menyiapkan Tim Transisi Pemerintahan (TPP) yang berkoordinasi dengan pemerintahan sebelumnya untuk menyamakan persepsi, menyatukan visi, dan membahas teknis pelaksanaan program unggulan.
TTP yang disiapkan Fadly, bukan pula sembarang orang. Mereka adalah para tokoh Sumbar yang reputasinya diakui. Keilmuan dan pengalamannya tak diragukan lagi. Antara lain Prof. Musliar Kasim, Prof. Ganefri, Prof. Salmadanis, Prof. James Hellyward, Prof. Asrinaldi. Lalu Dr. Haris Satria, Dr. Afrizal, Zaitul Ikhlas, Ilham Adelino Azre. Semua akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar.
Lainnya Dr. Fauzi Bahar (mantan Walikota Padang sekaligus Ketua LKAAM Sumbar), Hendra Irwan Rahim (mantan Ketua DPRD Sumbar sekaligus Ketua Dekopinwil Sumbar), Desri Ayunda (profesional), Irwan Basyir (tokoh pemuda dan adat), Dr. Defika Yufiandra (pengacara), dan sejumlah nama beken lainnya.
Setelah "Dokter Warga" , progul lain yang diluncurkan dan direalisasikan adalah Dubalang Kota, progul yang fokus pada menjaga ketertiban dan keamanan di Padang, terutama dalam mencegah tawuran dan menjaga kondusivitas lingkungan. Lalu BPJS Kesehatan Gratis, memberikan akses BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat Kota Padang yang kurang mampu. Sejak diluncurkan 5 Maret 2025 lalu, progul ini sudah dinikmati oleh hampir 14.000 warga Kota Padang. Tepatnya 13.989 jiwa hingga April 2025.
Kemudian Padang Sigap, program yang fokus pada peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Smart Surau juga mulai berjalan. Sebanyak 130 masjid se-Kota Padang akan memiliki koneksi internet melalui jaringan wifi yang dapat dinikmati secara gratis.
Padang Rancak dengan aktivasi perbaikan jalan dan drainase kota, juga sudah tampak. Jalan berlubang yang dikeluhkan warga diperbaiki/ditambal. Upaya ini terus dilakukan melalui OPD terkait. Penataan kawasan pinggir pantai dan toilet bersih di area publik juga sudah kelihatan. Aktivasi ini mendukung progul Jelajah Padang. Dan baru-baru ini diluncurkan pula "Padang Juara" fokus pada bantuan seragam sekolah dan LKS gratis serta beasiswa pendidikan bagi masyarakat Kota Padang.
Fadly dan Maigus sadar untuk merealisasikan program-program yang mayoritas prorakyat itu, tidak bisa mengandalkan pemerintah semata. Sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua elemen masyarakat, termasuk ormas dan OKP. Butuh kolaborasi, sinergi dan satu niat. Makanya Fadly-Maigus mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Padang. Bingkai inilah yang dibawa Fadly - Maigus dalam menakhodai ibukota provinsi ini.
Program prioritas selama 100 hari pertama kepemimpinan Fadly-Maigus ini, tentu memiliki cita-cita ideal menuju ke arah kesempurnaan. Namun yang menjadi catatan penting dalam setiap keberhasilan program pemerintah yaitu adanya partisipasi rakyat. Di dalam negara demokrasi, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada partisipasi aktif warganya.
Program 100 hari kerja bukan hanya sekadar agenda jangka pendek, tetapi juga merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi dan misi 5 tahun ke depan. Program ini diharapkan dapat memberikan momentum positif dan menggerakkan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dalam 100 hari pertama bekerja sebagai Walikota Padang, Fadly melihat hal yang realistis terlebih dahulu terhadap sembilan program unggulan (Progul) dengan 40 aktivasinya. Apa saja
yang bisa dilaksanakan dalam seratus hari kerja. Selanjutnya aktivasi apa saja yang bisa dilaksanakan sepanjang 2025, dan apa yang bisa dilakukan dalam lima tahun masa jabatan.
Program 100 hari kerja adalah bagian dari ikhtiar bersama mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Pintar (Smart City) dan Kota Sehat, berlandaskan Agama dan Budaya, menuju kota yang Maju dan Sejahtera. Dengan komitmen pemerintah dan dukungan seluruh elemen masyarakat, semuanya akan tercapai, Insyaallah (*)
0 Komentar